Review III: Pembahasan

Standar

REVIEW

PENGARUH MANAJEMEN KEANGGOTAAN TERHADAP PARTSIPASI ANGGOTA KUD DI PROVINSI JAWA BARAT

 

Oleh:

Caska

Peneliti pada Pusat Koperasi dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (P2KPEM)/Dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Riau Pekanbaru

Jurnal Manajemen/Tahun XII, No. 1, Februari 2008: 22-23

PEMBAHASAN

            Dalam penelitian ini terungkap bahwa pengaruh variabel manajemen keanggotaan (X) terhadap varabel partisipasi kontribusi (Y1) sebesar 62,33 persen dan pengaruh langsung variabel manajemen keanggotaan (X) terhadap variabel partisipasi insentif (Y2) sebesar 41,50 persen.

Hasil penelitian di atas sejalan dengan teori-teori sebelumnya yang menyatakan bahwa dengan menerapkan manajemen keanggotaan maka anggota koperasi dituntut untuk berpartisipasi dalam kedudukannya sebagai pemilik, para anggota memberikan kontribusinya terhadap pembentukan dan pertumbuhan koperasi dalam bentuk kontribusi keuangan berupa penyertaan modal, simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Di samping itu, ikut mengambil bagian dalam penetapan keputusan-keputusan dan proses-proses pengawasan terhadap tat kehidupan koperasi. Partisipasi dalam kedudukan anggota sebagai pemilik disebut partisipasi kontributif (Hanel, 1985:60)

Manajemen keanggotaan yang harus dilakukan oleh pengelola koperasi dalam rangka meningkatkan partisipasi anggota harus memadukan tiga macam prinsip sekaligus yaitu, prinsip-prinsip ekonomi, prinsip-prinsip manajemen, dan prinsip-prinsip koperasi. Untuk mengetahui manajemen keanggotaan koperasi dengan memodifikasi fungsi manajemen sumber daya dapat dijelaskan melalui matriks manajemen keanggotaan koperasi pada Tabel 1.

b

Berdasarkan matriks manajemen koperasi terdapat lima aspek penting yang perlu diperhatikan yaitu:

1)      Penerimaan Anggota Koperasi

Dalam manajemnen sumber daya manusia pengadaan anggota ini disebut rekruitmen yaitu serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan penegtahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian (Henry, 2006:212). Definisi di atas kalau dimodifikasi dalam koperasi adlah pengadaan (rekruitmen) anggota koperasi serangkaian aktivitas mencari dan mengikat calon anggota dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang disyaratkan guna memenuhi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan keanggotaan.

Dalam koperasi primer, anggota koperasi itu terdiri dari orang-orang tetapi tidak semua orang pada suatu wilayah tertentu dapat menjadi anggota koperasi. Oleh karenanya terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan menjadi anggota koperasi. Syarat-syarat yang dimaksud diantaranya: (1) setiap orang dewasa yang mampu melakukan tindakan hukum dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi yang bersangkutan; (2) mempunyai satu atau beberapa kepentingan atau tujuan yang sama dengan anggota lainnya. jadi selayaknya mereka yang akan menjadi anggota adalah yang sejalan dengan tujuan bersama, sebab jika ada anggota yang tidak sejalan dengan tujuan atau tidak sesuai dengan keanggotaan jenis koperasinya maka anggota adalah yang sama dengan tujuan bersama, sebab jika ada anggota yang tidak sejalan atau tidak sesuai dengan keanggotaan jenis koperasinya maka anggota tersebut tidak akan terikat yang dpat melemahkan partisipasi anggota, atau akan dapat menimbulakn adanya partisipasi semu; (3) anggota adalah mereka yang bertempat tinggal tidak terlalu jauh dapat memberatkan tempat pelayanan koperasi sebab anggota yang bertempat tinggal jauh dapat memberatkan anggota tersebut dan akan menjadi alasan bagi mereka untuk tidak berpartisipasi aktif terhadap koperasinya, apakah itu alasn pertimbangan waktu, tenaga, dan biaya. Akibat di lapangan dapat dijumpai bahwa jumlah anggota menurut daftar anggota di koperasi cukup memadai, tetapi sebenarnya mereka jarang, atau bahkan tidak pernah menggunakan pelayanan koperasinya dengan alasan terlalu jauh dari lokasi pelayanan koperasi, akibatnya tidak hanya haknya yang ditinggalkan, tetapi kewajibannya sebagai anggota pun sulit mereka penuhi; (4) mampu menjalankan kewajiban dan haknya sebagai anggota. Hal ini berarti bahwa setiap calon anggota atau anggota baru harus diberitahu oleh pihak koperasi tentang hak dan kewajiban di koperasi serta kesanggupan anggota untuk menjalaankannya. Salah satu kelemahan koperasi di indonesia, seringkali anggota baru atau bahkan anggota lam tidak menegtahui hak dan kewajiban mereka di koperasinya.

 

2)      Pengembangan Anggota Koperasi

Dalam manajemen sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan mempunyai andil besar dalam menentukan efisiensi dan efekivitas organisasi. Beberapa manfaat nyata yang diperoleh dari program pelatihan dan pengembangan adalah:

“(1) meningkatkan kuantitas dan kualitas produktivitas; (2) mengurangi waktu belajar yang diperlukan karyawan agar mencapai standar-standar kinerja yang dapat diterima; (3) menciptakan sikap, loyalitas, dan kerja sama yang lebihy menguntungkan; (4) memenuhi kebutuhan-kebutuhan perencanaan sumber daya manusia; (5) mengurangi jumlah dan biaya kecelakaan kerja; (6) membantu karyawan dalam peningkatan dan pengembangan pribadi mereka” (Henry Sinamora, 2006:349)

Dengan demikian koperasi pun terlalu melakukan pengembangan anggota. Pengembangan artinya perubahan dan penigkatan ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Melalui pengembangan anggota berarti ada suatu tanggung jawab bersama insan koperasi untuk merubah dan meningkatkan kinerja anggota secar terus-menerus melalui berbagai upaya ke arah yang lebih baik. Upaya-upaya pengembangan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain sebagai berikut: (1) pengembangan anggota melalui peningkatan pengetahuan dan pemahaman anggota tentang perkoperasian, yaitu hak dan kewajiban mereka sebagai anggota. (2) pengembangan anggota juga harus dilakukan dalam usaha dan ekonomi anggota, sebab apabila usaha dan ekonomi anggota meningkat maka dengan sendirinya berarti koperasi juga akan menjadi kuat.

 

3)      Pemberi Manfaat

Dalam manajemen sumber daya manusia, kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai balas jasa atas upaya-upaya yang telah diberikan kepada perusahaan (Ishak Arep, 2004 : 197).

Tujuan membuat manajemen balas jasa dalam jangaka panjang ini dapat dibagi kepada tiga bagian besar, yaitu: (1) memperoleh karyawan yang berkualitas dengan cara menarik karyawan yang handal ke dalam organisasi. Jika kompensasi yang diberikan tinggal maka banyak orang yang berminat bekerja di tempat tersebut, sehingga seleksi dapat dilakukan dengan car yang sangat ketat; (2) meningkatnya gairah dan semangat kerja melalui memotivasi karyawan untuk mencapai prestasi unggul. Ini akan berhasil jika insentif yang diterapkan sangat menggiurkan bagi para pegawai; dan (3) timbul bekarja seumur hidup atau timbul loyalitas dalm bekerja di tempat tersebut (Long Life Employment).

Bila kompensasi ini diterapkan dalam manajemen keanggotaan koperasi maka pemberian manfaat merupakan suatu kewajiban bagi pengelola koperasi di dalam mengelola unit-unit usaha terus-menerus mengkaji ulang pelayanan kepada anggota dan pengguna jasa koperasi lainnya. pemberian manfaat kepada anggota dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk dan cara sebagai berikut:

Pertama, melalui penyediaan pelayanan berbagai barang dan jasa yang dibutuhkan anggotanya dengan cepat, tepat, lebih baik dan lebih murah. Cepat dan tepat artinya barang-barang dan jasa yang dibutuhkan anggota tersebut selalu tersedia dalam jumlah

Kedua, dengan berkoperasi para anggota mendapatkan perlindungan usaha dan ekonomi sehingga posisi tawar anggota secara keseluruhan meningkat. Perlindungan usaha artinya para anggota tidak lagi mendistribusikan hasil usaha dan memenuhi kepentingan ekonomi mereka secara sendiri-sendiri sehingga dapat dipertanyakan oleh pihak lain, tetapi melalui wadah koperasi akan dikelola secara layak.

Ketiga, selain anggota mendapat pelayanan harian berupa sisa hasil usaha (SHU) harian dalam bentuk pelayanan yang cepat, tepat, lebih baik, dan lebih murah dari koperasi, juga masih dimungkinkan para anggota untuk mendapatkan SHU tahunan.

Keempat, dalam koperasi cara pemberian manfaat adalah menggunakan prinsip keadilan, kejujuran, kesamaan hak, keterbukaan, dan solidaritas. Dengan demikian, dalam koperasi berlaku apa yang disebut dengan prinsip bisnis sehat yang berarti tidak boleh ada unsur penipuan, korupsi, manipulasi, nepotisme, kedekatan, dan unsur-unsur lain yang sifatnya dapat merugikan orang lain.

 

4)      Pemeliharaan Anggota

Pemeliharaan anggota berarti menjaga kepercayaan anggota agar tidak berpaling dari koperasinya. Pemeliharaan anggota berarti anggota dipaksa untuk tetap bergabung dengan koperasi tanpa alasan tertentu. Karena sesungguhnya di dalam berkoperasi anggota mempunyai beberapa alat partisipasi, yaitu hak memilih (vote), hak bersuara (voice), dan hak keluar (exit).

Dengan demikian untuk memelihara anggota agar tetap berpartisipasi aktif terhadap koperasinya, maka ada beberapa upaya yang harus dilakukan oleh pihak pengelola koperasi antara lain: (1) memfungsikan alat partisipasi anggota tersebut, yaitu hak memilih (vote), hak bersuara (voice), dan hak keluar (exit) secara baik; (2) banyak anggota koperasi yang merasa asing terhadap koperasinya. Seringkali dapat dijumpai banyak anggota koperasi yang merasa asing terhadap koperasinya; (3) untuk memelihara partisipasi aktif anggota tentu saja harus tercipta pula komunikasi yang harmonis diantara para pengelola dan anggota koperasi, baik secara vertikal maupun horizontal; (4) agar para anggota tidak berpaling kepada yang lain untuk memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang sama dengan yang kalau memungkinkan meningkatkan secara terus-menerus berbagai keunggulan pelayanan koperasi dibandingkan pesaingnya; dan (5) koperasi yang unggul dalam persaingan adalah koperasi yang dapat memelihara hubungan baiknya dengan pihak luar, saling menguntungkan satu sama lain.

 

5)      Pemutusan Hunbungan Keanggotaan

Pada organisasi koperasi tidak afa ketentuan secara tertulis tentang batas umur pensiun menjadi anggota. Semasa seseorang tersebut mampu melakukan tindakan hukum maka ia berhak menjadi anggota koperasi. Di samping itu perlu dipahami pula bahwa selain adanya berbagai manfaat yang dapat diperoleh dengan berkoperasi, juga diatur adanya sanksi-sanksi yang dapat dikenakan kepada setiap anggota koperasi.

Dengan kata lain, siapa pun baik pengelola atau anggota dapat dikeluarkan dari koperasinya, atau dituntut ganti rugi apabila secara jelas dan terbukti melakukan tindakan yang merugikan kepentingan bersama para anggotanya.

 

Nama / NPM   : Yunika Kumalasari / 27211672

Kelas / Tahun  : 2EB09 / 2012

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s