Review : Hukum Acara di KPPU

Standar

REVIEW

PERANAN KPPU DALAM MENEGAKKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Oleh:

I Ketut Karmi Nurjaya

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

Jurnal Dinamika Hukum Vol. 9 No. 1 Januari 2009

 

2. Hukum Acara di KPPU

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 lebih lanjut mengatur tata cara penanganan perkara penegakan hukum persaingan usaha, menurut Pasal 38 sampai Pasal 46, Pengawas Persaingan Usaha dapat melakukanya secara pro aktif atau dapat menerima pengaduan atau

laporan dari masyarakat dalam menangani perkara penegakan hukum persaingan usaha.

Sebagaimana disebutkan di atas, peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2006 tentang tata cara penanganan perkara adalah merupakan hukum acara dan pedoman bagi KPPU untuk melaksanakan fungsi penyelidikan dan pemeriksaan sebagai-mana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 36 Undang-undang Anti Monopoli.

Atas dasar ketentuan tersebut makapemeriksaan yang dilakukan KPPU dilakukan

dalam dua tahap:

a. Pemeriksaan Pendahuluan

Pemeriksaan pendahuluan ini telah di sebutkan dalam Pasal 39 ayat 1 Undangundang Anti Monopoli, dimana jangka waktunya adalah 30 hari sejak tanggal surat penetapan dimulainya suatu pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan ini didasarkan pada dua hal yaitu:

1) Pemeriksaan atas dasar inisiatif

Pemeriksaan atas dasar inisiatif dilakukan atas dasar inisiataif KPPU sendiri, yang tidak didasarkan pada laporan dari pihak yang merasa dirugikan sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang-undang Anti Monopoli, dalam pemeriksaan atas dasar inisiatif KPPU pertama-tama akan membentuk Majelis Komisi Untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha dan saksi-saksi. Majelis komisi kemudian dengan surat penetapan menetapkan dimulainya pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan pendahuluan dilakukan untuk men-dapatkan pengakuan terlapor berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dituduhkan dan/atau mendapatkan bukti awal yang cukup mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor serta merekomendasikan pada komisi untuk menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan.

2) Pemeriksaan atas dasar Laporan

Pemeriksaan atas dasar laporan ini adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU karena adanya laporan yang disampaikan baik karena ada laporan masyarakat maupun dari pelaku usaha yang dirugikan oleh tindakan pelaku usaha yang di laporkan. Segera setelah laporan yang diterima oleh KPPU dianggap telah lengkap, KPPU menetapkan majelis komisi yang akan melakukan pemeriksaan dan penyelidikan kepada pelaku usaha yang dilaporkan dengan surat keputusan. Majelis komisi kemudian mengeluarkan suatu penetapan untuk dimulainya suatu pemeriksaan atas dasar laporan. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan usaha Nomor 1 Tahun 2006 bahwa dalam melaksanakan tugas pemeriksaan pendahuluan, tim pemeriksa pendahuluan mempunyai wewenang:

a) melakukan Pemeriksaan atau Penyelidikan;

b) memanggil, menghadirkan, dan meminta keterangan terlapordan apabila diperlukan dapat memanggil pihak lain;

c) mendapatkan, meneliti atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan atau pemeriksaan;

d) menerima pernyataan kesediaan terlapor untuk mengakhiri perjanjian dan/atau kegiatan yang diduga melanggar dan merekomendasikan komisi untuk tidak melakukan pemeriksaan lanjutan secara bersyarat.

b. Pemeriksaan Lanjutan

Pemerikasaan lanjutan adalah merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan atau penyidikan yang dilakukan oleh KPPU dalam pemeriksaan pendahuluan, hal ini sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Anti Monopoli , didalam pemeriksaan lanjutan KPPU wajib melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang dilaporkan. Pemeriksaann lanjutan dilakukan oleh KPPU apabila telah ditemukan adanya indikasi praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

Pemeriksaan lanjutan dilakukan untuk menemukan ada tidaknya bukti pelanggaran. Untuk menemukan ada tidaknya bukti pelanggaran tim pemeriksa lanjutan mengadakan serangkaian kegiatan berupa:

1) memeriksa dan menerima keterangan terlapor;

2) memeriksa dan meminta keterangan saksi;

3) meminta, mendapatkan dan menilai surat, dokumen atau alat bukti lain;

4) melakukan penyelidikan terhadap kegiatan terlapor atau pihak lain yang terkait dengan dugaan pelanggaran. Pemeriksaan lanjutan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 hari dan dapat diperpanjang 30 hari terhitung sejak tanggal ditetapkanya pemeriksaan lanjutan.

c. Putusan Komisi

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak mengatur secara rinci bagaimana proses pengambilan putusan komisi pengawas persaingan usaha, penjelasan Pasal 43 ayat 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa pengambilan keputusan komisi dilakukan dalam suatu sidang majelis yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang anggota komisi, senada dengan ini, Pasal 7 Keputusan Presiden Nomor 75 tahun 1999 menyatakan bahwa untuk menyelesaia suatu perkara, komisi pengawas persainan usaha bisa melakukan sidang majelis yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang anggota komisi pengawas persaingan usaha dimana keputusannya ditandatangan oleh seluruh anggota majelis. Dengan demikian penyelesaian atau pemeriksaan perkara penegakan hukum persaingan harus dilakukan dalam sidang dalam bentuk majelis, majelisnya beranggotakan minimal 3 orang.

Pengambilan putusan melalui sidang majelis merupakan hal yang biasa dan juga dilakukan oleh komisi-komisi negara lain seperti Amerika serikat dan Jepang.8 Konsep pengaturan diatas sangat dipengaruhi oleh pengaturan pengambilan keputusan sidang majelis pada peradilan umum dimana suatu putusan dikatakan sebagai putusan majelis hakim, walaupun mungkin ada anggota majelis yang tidak setuju terhadap putusan tersebut. Seyogyanga berkas putusan tersebut harus memuat seluruh pendapat anggota majelis hakim yang mana setuju, yang mana tidak setuju beserta alasannya sehingga masyarakat dapat menilai kredibilitasdari hakim yang memeriksa perkara tersebut.

Oleh karena itu, proses pengambilan keputusan dalam komisi pengawas persaingan usaha sebaiknya dilakukan dengan suara terbanyak, sehingga diketahui anggota mana yang setuju dan mana yang tidak setuju serta alasannya, pendapat dari masing masing anggota tersebut harus dimasukan kedalam dokumen putusan komisi Pengawas Persaingan Usaha. Dengan demikian kredibilitas dari masing-masing anggota dapat diketahui dari setiap putusan yang dijatuhkan Komisi Pengawas Persaingan usaha.

Penegasan yang terdapat daam Pasal 6 Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999

perlu mendapat perhatian yaitu bahwa dalam nenangani perkara anggota Komisi Pengawas Persaingan usaha harus bebas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain. Anggota komisi pengawas persaingan usaha yang menangani perkara tersebut pun dilarang mempunyai hubungan sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan salah satu pihak yang berperkara atau mempunyai kepentingan dengan perkara yang bersangkutan Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang memenuhi ketentuan diatas wajib menolak untuk menangani perkara yang bersangkutan. Tuntutan penolakan juga dapat diajukan oleh pihak berperkara dengan mengajukan bukti-bukti tertulis.

Sama halnya dengan putusan pengadilan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha mengenai hasil pemeriksaannya harus dibacakan dalam suatu sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan segera diberitahukan kepada pelaku usaha yaitu dengan menyampaikan petikan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada pelaku usaha.

Dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan bahwa Putusan Komisi Pengawas persaingan Usaha yang telah diterima oleh pelaku usaha, dalamjangka waktu 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan petikan putusan tersebut, pelaku usaha wajib melaksanakannya dan melaporkan pelaksanaannya kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Namun, apabila kewajiban Putusan Komisi Pengawas Usaha tak dijalankan oleh pelaku usaha, Komisi Pengawas Persaingan Usaha akan menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk disidik sesuai dengan ketetentuan perundang-undangan yang berlaku. Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan

d. Eksekusi Putusan KPPU

Eksekusi adalah upaya paksa untuk melaksanakan suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam kerangka kerangka Undang-undang Anti monopoli, putusan KPPU yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, baik melaluikeberatan yang diajukan kepada Pengadilan Negeri maupun kepada Mahkamah Agung, tetapi keberatan tersebut ditolak.

Keputusan KPPU yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap dan bersifat penghukumanlah yang dapat dilakukan eksekusi dan wajib dilaksanakan oleh pelaku usaha yang dihukum. Terhadap keputusan KPPU yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yakni:

1) Eksekusi secara sukarela

Pelaksanaan putusan KPPU secara sukarela ini berarti pelaku usaha yang mendapat penghukuman memenuhi sendiri dengan sempurna segala kewajibannya sesuai dengan amar putusan KPPU.

2) Eksekusi secara paksa

Apabila pelaku usaha yang dihukum oleh KPPU tidak melaksanakan isi putusan secara sukarela, maka pelaksanaan putusan KPPU dilaksanakan secara paksa, dengan dua cara yaitu:

a) KPPU meminta penetepan eksekusi terhadap pengadilan negeri;

b) KPPU menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan.

Pembentuk Undang-undang No.5 Tahun 1999, memandang Undang-undang Anti monopoli mempunyai dua aspek hukum, yaitu aspek hukum perdata dan aspek hukum pidana. Permintaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri adalah untuk melaksanakan sanksi administratif yang dikenakan KPPU, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Undang-undang Anti monopoli, yang bersifat perdata.

Pelaksanaan putusan KPPU yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri, atas permintaan KPPU, dalam pelaksanaanya berlaku ketentuan-ketentuan eksekusi sebagaimana eksekusi atas putusan peradilan umum, yaitu ketentuan-ketentuan dalam HIR maupun RBG.

Sedangkan penyerahan putusan KPPU kepada penyidik, adalah merupakan upaya penerapan sanksi pidana kepada pelaku usaha yang diduga telah melanggar tindak pidana berdasarkan Undang-undang Anti monopoli, penyerahan ini dilakukan, karena KPPU tidak berwenang untuk menjatuhkan Peranan KPPU dalam Menegakkan UU No. 5 Tahun 1999 Tentang 89 Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sanksi pidana kepada pelaku usaha tetapi itu merpakan wewenang peradilan umum.

Putusan KPPU tidak serta merta menjadi bukti untuk menyimpulkan pelaku usaha telah bersalah melakukan tindak pidana Undang-undang Anti monopoli, tetapi hanya merupakan bukti permulaan bagi kepolisian sebagai penyidik tunggal untuk melakukan penyidikan.

 

Nama / NPM   : Yunika Kumalasari / 27211672

Kelas / Tahun  : 2EB09 / 2013

Sumber            : http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/fileku/dokumen/JDHvol92009/VOL9J2009%20I%20KETUT%20KARMI%20NURJAYA.pdf

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s