Review : Pembahasan

Standar

REVIEW

PERANAN KPPU DALAM MENEGAKKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Oleh:

I Ketut Karmi Nurjaya

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

Jurnal Dinamika Hukum Vol. 9 No. 1 Januari 2009

 

B. Pembahasan

1. Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, sebagai lembaga Independen telah di

tunjuk oleh Undang-undang No. 5 Tahun 1999, sebagai lembaga yang bertugas mengawasi dan menegakkan pelaksanaan atas undang-undang tersebut. KPPU yang ada sekarang ini dibentuk berdasarkan Keputusan Peresiden Republik Indonesia No. 75 Tahun 1999.

Sebenarnya, penegakan hukum persaingan usaha dapat saja dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dalam hal ini, pengadilan merupakan tempat penyelesaian perkara yang resmi dibentuk oleh negara, namun untuk hukum persaingan usaha, penyelesaian sengketa pada tingkat pertama tidak diselesaikan oleh pengadilan.

Alasan yang dapat dikemukakan adalah karena hukum persaingan usaha membutuhkan orang orang spesialis yang memiliki latar belakang dan/atau mengerti seluk beluk bisnis dalam rangka menjaga mekanisme pasar. Institusi yang melakukan penegakan hukum persaingan usaha harus beranggotakan orang-orang yang tidak saja berlatar belakang hukum, tetapi juga ekonomi dan bisnis. Hal ini sangat diperlukan mengingat persaingan usaha sangat terkait erat dengan ekonomi dan bisnis.

Alasan lain mengapa dibutuhkan institusi yang secara khusus menyelesaikan kasus praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah agar berbagai perkara tidak bertumpuk di pengadilan. Institusi yang secara khusus menyelesaikan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dapat dianggap sebagai suatu alternatif penyelesaian sengketa, sepanjang pengertian alternatif disini adalah di luar pengadilan. Di Indonesia lembaga yang demikian seringkali dianggap sebagai kuasi yudikatif sudah lama dikenal.

Dapat dikemukakan alasan filosofis dan sosiologis dari pembentukan KPPU ini. Alasan filosofis yang dijadikan dasar pembentukannya, yaitu di dalam mengawasi pelaksanaan dari suatu aturan hukum diperlukan suatu lembaga yang mendapat kewenangan dari negara (pemerintah dan rakyat). Dengan kewenangan yang diberikan oleh negara, diharapkan lembaga pengawas ini dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik baiknya, serta sedapat mungkin mampu bertindak independen. Adapun alasan sosiologis yang dijadikan alasan pembentukan KPPU adalah menurunnya citra pengadilan dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, serta beban perkara pengadilan yang sudah menumpuk. Alasan lain bahwa dunia usaha membutuhkan penyelesaian yang cepat dan proses pemeriksaan yang bersifat rahasia. Oleh karena itu diperlukan lembaga khusus yang beranggotakan orang-orang yang ahli dalam bidang ekonomi dan hukum, dengan demikian penyelesaian yang cepat dapat terwujud.

Untuk mengawasi Undang-undang Larangan Praktek Monopoli, Pasal 35 menyatakan bahwa Komisi memiliki tugas-tugas tertentu. Secara umum tugas-tugas Komisi dapat diuraikan sebagai berikut:

a. melakukan penilaian terhadap tindakan-tindankan yang dilarang berdasarkan tiga katagori yang ada (perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang dan posisi dominan);

b. mengambil tindakan sesuai dengan kewenangan komisi;

c. memberi saran dan pertimbangan terhadap competition policy pemerintah;

d. menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang ini;

e. melaporkan hasil kerja komisi secara berkala kepada DPR dan Presiden.

Pasal 36 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 mengatur tentang kewenangan KPPU mulai dari menerima laporan dari masyarakat atau pelaku usaha tentang dugaan pelanggaran undang-undang hingga menjatuhkan sanksi administratif bagi pelanggar ketentuan undang-undang.

Secara rinci mengenai kewenangan KPPU diatur di dalam Pasal 36 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

a. meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undangundang ini;

b. menerima laporan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat;

c. melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tidakan pelaku

usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat;

d. melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan tehadap kasus dugaan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau pelaku usaha atau yang ditemukan oleh KPPU sebagai hasil dari penelitiannya;

e. menyimpulkan hasil penyelidikan ada atau tidaknya praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat;

f. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran tehadap ketentuan undang-undang ini;

g. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini.

h. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan, pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan KPPU;

i. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai suratdokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan.

j. memutuskan dan menetapkan ada/atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;

k. memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat;

l. menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan Undang-undang No.5 Tahun 1999 terebut, dan sesuai dengan ketentuan pasal 35 huruf f, KPPU diberikan wewenang untuk menyusun Pedoman ataupun publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1999. Atas dasar ketentuan ini KPPU diberi wewenang pula untuk membuat dan menentukan hukum acara dalam proses penanganan perkara pelanggaran terhadap Undang-Undang Anti monopoli tersebut. KPPU kemudian menerbitkan Keputusan KPPU No. 05/Kep/IX/2000, Tentang Tatacara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran terhadap Undang undang No. 5 Tahun 1999. Kemudian pada tanggal 18 April Tahun 2006 KPPU menetapkan Peraturan Komisi Pengawas Persangan Usaha Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Bedasarkan pasal 74 dari peraturan ini keputusan Komisi Nomor 05/KPPU/ Kep/IX/2000 dinyatakan tidak berlaku sejak anggal 18 Nopember 2006. Baik Keputusan KPPU No. 5 Tahun 2000 maupun Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2006 sebagai penggantinya adalah merupakan hukum acara dan juga pedoman bagi KPPU untuk melaksanakan fungsi penyelidikan dan pemeriksaan sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan pasal 36 Undang-Undang Antimopoli.

Sebagai badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Antimonopoli, 86 Jurnal Dinamika Hukum Vol. 9 No. 1 Januari 2009 KPPU berwenang menga-dakan pemeriksaan dan penyelidikan kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat.

 

Nama / NPM   : Yunika Kumalasari / 27211672

Kelas / Tahun  : 2EB09 / 2013

Sumber            : http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/fileku/dokumen/JDHvol92009/VOL9J2009%20I%20KETUT%20KARMI%20NURJAYA.pdf

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s