Review : Penutup

Standar

REVIEW

PERANAN KPPU DALAM MENEGAKKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Oleh:

I Ketut Karmi Nurjaya

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

Jurnal Dinamika Hukum Vol. 9 No. 1 Januari 2009

 

3.Peranan KPPU Dalam Menegakan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli

 

Peranan menurut arti kamus adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-undang No. 5 Tahun 1999, tugas komisi meliputi:

a. melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;

b. melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atu persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;

c. melakukan penilaian terhadap ada atau tidak ada penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;

d. mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;

e. memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

f. menyusun pedoman atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini;

g. memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Sehubungan dengan adanya tugas KPPU seperti yang disebutkan dalam Pasal 35 diatas, peranan KPPU dalam menegakkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah mengambil tindakan sesuai dengan wewenang KPPU sebagaimana diatur dalam Pasal 36 khususnya yang berkaitan dengan wewenang melakukan peyelidikan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh komisi sebagai hasil penelitian. Disamping itu komisi juga melakukan suatu peranan untuk memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat serta menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Adanya peranan dari KPPU sebagaimana diuraikan diatas maka tidaklah salah kemudian KPPU terkesan sebagai sebuah lembaga peradilan yang mempunyai wewenang melaksanakan sebuah proses persidangan seperti pengadilan pada umumya.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka kita perlu menyimak Pasal 10 Undang-undang Nomor 4 Tahun tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

Ayat (1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuahMahkamah Agung dan badan perdilan yang ada dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Ayat (2) Badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan Agama, peradilan Militer,dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tersebut maka jelaslah dalam sistim peradilan kita hanya mengenal empat macam badan peradilan, dengan demikian tidak dikenal badan perdilan lain kecuali yang ditentukan oleh undang-undang tersebut sehingga KPPU bukan merupakan badan perdilan akan tetapi merupakan lembaga khusus yang dibentuk untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan ketentuan Undang-undang Anti monopoli. Konsekuensinya bagi KPPU bahwa KPPU yang telah menjatuhkan putusan atas pelaku usaha yang melanggar Undang-undang Anti monopoli tidak diberi wewenang untuk melakukan eksekusi, karena eksekusi atas putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap hanya dapat dilakukan oleh Pengadilan. Berkaitan dengan hal tersebut berdasarkan Pasal 46 ayat (2) dalam eksekusi keputusan KPPU yang mempunyai kekuatan hukum tetap, KPPU harus meminta pelaksanaannya kepada Pengadilan Negeri demikian juga keputusan KPPU yang mengandung unsur pidana maka sesuai dengan Pasal 44 ayat (4) KPPU menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik.

 

 

C. Penutup

Berdasarkan uraian sebagaimana disebut diatas maka dapat ditegaskan bahwa peranan KPPU melalui komisi yang dibentuknya dalam menegakakan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Khususnya melakukan tindakan sebagai berikut:

a. melakukan penyelidikan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh komisi sebagai hasil dari penelitiannya;

b. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;

c. menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini namum tidak sampai pada tindakan eksekusi mengingat KPPU bukan lembaga peradilan.

d. Eksekusi keputusan KPPU yang mempunyai kekuatan hukum tetap, KPPU harus meminta pelaksanaannya kepada Pengadilan Negeri, demikian juga untuk keputusan KPPU yang mengandung unsur pidana maka KPPU harus menyerahkan putusan itu kepada penyidik.

 

 

Daftar Pustaka

D. Prayoga, Aryudha. 2000. Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia. Jakarta: Proyek ELIPS;

Juwana, Hikmahanto. 2002. Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional. Jakarta: Lentera Hati;

Siswanto, Arie. 2002. Hukum Persaingan Usaha. Bogor: Ghalia Indonesia

Usman, Rahmadi. 2004. Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama;

Wibowo, Destivanto dan Harjon Sinaga. Hukum Acara Persaingan Usaha. Jakarta: Rajawali Press;

Yani, Akhmad dan Gunawan Wijaya. 1999. Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli. Jakarta: Raja G

Nama / NPM   : Yunika Kumalasari / 27211672

Kelas / Tahun  : 2EB09 / 2013

Sumber            : http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/fileku/dokumen/JDHvol92009/VOL9J2009%20I%20KETUT%20KARMI%20NURJAYA.pdf

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s